PPP: Fraksi yang Tolak Presidential Threshold 20% Bisa Gugat di MK
Ketua umum PPP Romahurmuziy mengatakan Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen sudah sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK). Fraksi yang menolak presidential threshold dipersilakan untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi (MK). “Presidential Threshold itu adalah wilayah open legal policy. Itu adalah wilayah yang merupakan kehendak pembuat undang-undang. Kami bersama dengan seluruh koalisi partai pendukung pemerintah … Read more