Kabupaten Bogor Sumbang 5.185 Janda Muda Setahun

Tren perceraian di Kabupaten Bogor masih tinggi. Dari tahun ke tahun, angkanya meningkat. Berkaca pada tahun lalu, ada 5.185 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong. 80 persen di antaranya didominasi pengajuan cerai dari pihak perempuan yang usianya berkisar 20-30 tahun. Tak heran jika banyak janda muda di Bumi Tegar Beriman.
Kasus perceraian di Kabupaten Bogor masuk dalam urutan enam besar tertinggi se-Jawa Barat. 2015 lalu, jumlahnya menembus angka 5.185 kasus. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perkara di 2015 didominasi cerai gugat yang dilayangkan istri pada suami sebanyak 2.283 perkara. Kemudian, cerai talak (suami ke istri) sebanyak 781 perkara.
Sementara hingga awal Maret 2016 ini, pengadilan telah mengabulkan sedikitnya 365 kasus gugatan cerai dari 452 permohonan. Panitera Hukum Pengadilan Agama Cibinong Rachmat Firmansyah mengakui, Kabupaten Bogor menyumbang angka cukup tinggi dalam kasus perceraian.
Menurut keterangan Rachmat, kebanyakan gugatan cerai diajukan pihak istri. Penyebabnya, didominasi faktor ekonomi dan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). “Sekitar 80 persen pengajuan cerai dari perempuan. Kebanyakan, beralasan karena prianya bermasalah. Seperti tidak memberikan nafkah, selingkuh, KDRT dan lainnya,” terangnya.
Dari data PA Agama, wilayah yang paling banyak terjadi kasus perceraian umumnya berada di daerah perkotaan. Seperti Gunungputri, Cibinong dan Citeureup. “Sebetulnya, di daerah juga banyak. Karena nikahnya banyak yang tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), perceraiannya pun tidak diketahui,” kata Rachmat.
Menurutnya, kebanyakan pasangan yang menikah di bawah tangan tinggal di pinggiran Kabupaten Bogor. Sehingga, tidak masuk dalam data rekapitulasi KUA. “Ketahuannya ketika ada isbat nikah atau pengesahan nikah massal. Jumlahnya selalu meningkat di setiap daerah,” bebernya.
2015 lalu, tercatat ada 1.240 permohonan isbat nikah yang dilayani PA Cibinong. Sedangkan untuk dispensasi nikah di bawah umur, Rachmat mengaku pihaknya hanya menangani sekitar delapan kasus selama 2015. Nikah di bawah umur disetujui jika memang alasannya mendesak. Seperti tuntutan keluarga dan hamil di luar nikah.
“Biasanya, pihak keluarga ingin cepat menikahi anaknya karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik seperti perzinahan. Di wilayah, mungkin banyak yang nikah di bawah umur. Karena tidak melalui KUA, kami pun kesulitan melakukan pendataan,” akunya.
Untuk itu, Rachmat pun telah berulang kali meminta setiap daerah agar RT/RW setempat menyarankan warganya nikah melalui KUA. Jika tidak, akan timbul beberapa kesulitan dalam mengurus akta anak. “Biasanya, RT dan RW yang paling tahu ketika warganya menikah meski tidak melalui KUA. Kami berpesan agar pernikahan dilakukan melalui KUA agar nantinya tidak sulit dalam mengurus pembuatan akta anak,” tuturnya.
Sementara itu, Sosisolog Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta asal Bogor Tantan Hermansah mengatakan, tingginya angka perceraian mengindikasikan beberapa persoalan sosial. Mulai dari memudarnya nilai-nilai luhur keluarga, hingga pengaruh kuat dari televisi atau tontonan yang menganggap nikah cerai adalah hal biasa.
“Di kalangan masyarakat tingkat bawah, umumnya memahami pernikahan dalam lingkup yang sempit, seperti soal sex dan uang. Menikah menjadi terpaksa karena orang tua tidak lagi memiliki biaya untuk mendanai anak-anaknya mengembangkan diri, karier dan kehidupan sosialnya,” kata Tantan yang juga aktif sebagai Peneliti Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta.
Untuk kalangan menengah ke atas, sambungnya, perceraian malah dianggap sebagai komoditas ekonomi. Tidak sedikit yang memiliki motif penguasaan harta gono gini. Maraknya pihak perempuan mengajukan cerai, juga mengindikasikan adanya ketidakpuasan menyangkut hak-hak istri dan hak-hak keluarga serta anak. “Harus dipetakan juga agregasi perceraian terkonsentrasi di mana. Jika terjadi di kawasan wisata seperti puncak misalnya, biasanya dipengaruhi perilaku turis Arab yang banyak melakukan nikah kontrak,” bebernya.
Untuk itu, Tantan melanjutkan, pemerintah tidak bisa mengabaikan fenomena ini. Perlu adanya edukasi dan advokasi yang terstruktur dan sistematis. Sebab, salah satu masalah yang muncul akibat perceraian adalah anak-anak yang rentan tertelantarkan. Jika tidak dilakukan upaya penanganan yang tepat, ini bisa menjadi bom waktu.
“Pemerintah, kementerian agama dan pihak terkait harus turun tangan secara serius. Jangan menimba di air keruh dan menikmati keuntungan karena banyaknya perceraian. Keluarga adalah fondasi bangsa. Bangsa yang kuat hanya bisa berdiri pada keluarga yang kokoh,” tegasnya.

Sumber: Metropolitan.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *