2.512 Perkara Perceraian Terjadi di Kuningan Sepanjang 2015

Sepanjang Tahun 2015 (Januari-Desember), Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kuningan telah memutus sedikitnya 2.512 perkara perceraian. Sebagian besar kasus perceraian yang diputus dikarenakan masalah ekonomi.

Dari angka itu, Pengadilan Agama Kuningan menerima sedikitnya 91 perkara perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diantaranya, 54 perkara cerai gugat dan 37 perkara cerai talak.

Selain jenis perkara yang diterima, terdapat juga sisa perkara perceraian PNS. Di antaranya sisa cerai talak sebanyak 81, dan cerai gugat sebanyak 104 perkara. Jika dijumlahkan seluruhnya terdapat 276 perkara. Perempuan PNS yang minta cerai lebih tinggi dibangdingkan laki-laki yang menjatuhkan talak.

Demikian disampaikan Ketua Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A melalui Bagian Humas, Dr. H. Asadurahman, Rabu (6/1). Menurutnya, angka tersebut terhitung mengalami penurunan kisaran enam persen (6%) dari tahun sebelumnya.
“Ini terhitung mengalami penurunan. Kurang lebih enam persen dari angka perceraian tahun 2014,” kata Asad.

Adapun jumlah terbanyak perceraian PNS menurut Asad, terjadi di Bulan Oktober 2015. Cerai gugat yang diterimanya sejumlah sembilan perkara dan sisa sembilan perkara, ditambah jenis perkara cerai talak dterima tiga dan sisa perkara sebanyak sebelas kasus. Keseluruhan berjumlah 32 perkara.

“Secara keseluruhan cerai gugat yang kami terima, tujuh perkara di Bulan Januari, Maret tiga perkara, April enam perkara,  Mei dan Juni lima perkara, Juli 1 perkara, Agustus dan September 4 perkara, Oktober 9, serta November dan Desember 5 perkara. Oktober masuk kategori terbanyak. Ini belum termasuk yang sisa,” katanya

Dari jumlah itu, Asad menyebutkan, dimungkinkan terdapat PNS dari luar Kabupaten Kuningan. Tetapi secara umum perkara itu terjadi dan dilakukan oleh PNS warga Kabupaten Kuningan.

Dia menyebutkan, jumlah perkara yang diputus selama satu tahun 2015 sebanyak 77 penggugat atas izin pejabat dan 13 perkara tergugat atas persetujuan pejabat.

“Sebagian besar alasannya adalah karena kondisi ekonomi. Kalaupun ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alasan yang diangkat tetap karena ekonomi,” pungkasnya.

Sumber: Fajarnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *